“PAD kita yang terbesar itu cuma dari PKB sama itu yang ajib-ajib, dunia hiburan atau jasa lah. Nah, ketika kita ini sudah tidak mempunyai, ya otomatis PKB kita pasti anjlok ketika sudah tidak menjadi ibu kota karena orang-orang kaya pasti pindah. Kepemilikan kendaraan juga pasti berubah juga,” jelasnya.

Jamaludin turut mempertanyakan langkah Pemprov DKI dalam mengatasi dampak pemindahan IKN. Dia lantas meminta agar DKI mencari sumber pendapatan lain.

“Maksudnya internalnya Jakarta sendiri ini mau ngapain. Dari mana kita mau dapat duit karena dana perimbangan dana bagi hasil kita juga tentunya akan berkurang banyak,” tandasnya.

“Jadi tolong ke depan ada bahasan mengenai internalnya di dalam Pemda DKI sendiri kesiapannya bagaimana setelah tidak menjadi Ibu Kota,” tambahnya.

Untuk menyiapkan strategi antisipasi merosotnya APBD, Pansus Jakarta Pasca-pemindahan Ibu Kota Negara, DPRD DKI Jakarta berencana mengunjungi sejumlah kota yang menyandang status otonomi khusus maupun bekas ibu kota negara RI.