UMP DKI Jakarta 2024: Antara Usulan Pemda, Pengusaha, dan Buruh

UMP DKI Jakarta 2024: Antara Usulan Pemda, Pengusaha, dan Buruh
UMP DKI Jakarta 2024: Antara Usulan Pemda, Pengusaha, dan Buruh (Gambar: Freepik by rorozoa)

Upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2024 menjadi perdebatan antara unsur pemda, pengusaha, dan buruh.

Masing-masing pihak memiliki usulan yang berbeda mengenai besaran kenaikan UMP yang akan berlaku tahun depan.

Pemda DKI Jakarta mengusulkan UMP DKI Jakarta 2024 sebesar Rp5.067.381.

Angka ini naik Rp165 ribu dari UMP DKI Jakarta 2023 yang sebesar Rp4.901.798.

Usulan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dalam peraturan tersebut, kenaikan UMP ditentukan oleh alfa 0,30 dari pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengusaha mengusulkan UMP DKI Jakarta 2024 sebesar Rp5.043.068. Angka ini naik Rp141 ribu dari UMP DKI Jakarta 2023.

Usulan ini juga didasarkan pada peraturan pemerintah yang sama, namun dengan alfa 0,20 dari pertumbuhan ekonomi daerah.

Buruh mengusulkan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta 2024 sebesar Rp5.637.068. Angka ini naik Rp735 ribu dari UMP DKI Jakarta 2023.

Usulan ini tidak mengacu pada peraturan pemerintah terbaru, melainkan menggunakan formula lama yang terdiri dari inflasi daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, dan indeks tertentu.

Buruh menginginkan kenaikan Upah Minimum Provinsi sebesar 15 persen.

Usulan-usulan tersebut disampaikan dalam Sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta, Jumat (17/11) malam.

Sidang tersebut bertujuan untuk menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta 2024 yang akan diumumkan oleh Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono paling lambat hari ini (21/11).

Heru mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengacu pada peraturan pemerintah terbaru dalam menentukan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta 2024.

Ia tidak mau membocorkan angka pasti yang akan diumumkan, namun ia menegaskan bahwa keputusan tersebut akan berdasarkan hasil rapat dengan Kemendagri dan Kementerian Tenaga Kerja.

Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta 2024 akan berpengaruh pada kesejahteraan jutaan pekerja di ibu kota.

Oleh karena itu, diharapkan ada kesepakatan yang adil dan bermartabat antara pemda, pengusaha, dan buruh. ***