hainews.co.id – Pemerintah terus mendorong penguatan ekonomi daerah melalui percepatan penyerapan anggaran dan transformasi ekonomi keuangan digital. Di Provinsi Jambi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mendorong optimalisasi belanja APBN agar memberikan dampak lebih besar terhadap aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi Adnan Wimbyarto mengatakan percepatan realisasi anggaran menjadi penting mengingat pertumbuhan ekonomi Jambi masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional maupun Sumatra.

“Pertumbuhan ekonomi di Jambi berada di angka 4,15 persen (yoy), sedangkan nasional berada di atas 5,29 persen. Bahkan di tingkat Sumatra kita masih tertinggal (5,06 persen). Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua,” kata Adnan dalam paparan Kajian Fiskal Regional (KFR) di Kota Jambi, Rabu.

Menurut Adnan, penyerapan anggaran yang lebih cepat dan terukur diperlukan agar belanja pemerintah dapat segera memberikan efek terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Ia juga mengingatkan agar realisasi anggaran tidak menumpuk pada penghujung tahun.

“Uangnya banyak, tinggal kita uji apakah dana tersebut bergerak dan sejauh mana masyarakat merasakan manfaat dari APBN yang ada,” ujarnya.

Provinsi Jambi saat ini mengelola dana APBN melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan nilai lebih dari Rp19,1 triliun. Optimalisasi anggaran tersebut diharapkan dapat menjadi stimulus bagi berbagai sektor ekonomi, termasuk akomodasi, perdagangan, dan industri pengolahan.

Percepatan belanja pemerintah juga dinilai penting untuk menjaga daya tahan ekonomi daerah di tengah dinamika harga komoditas global. Melalui optimalisasi fungsi APBN sebagai instrumen fiskal, pemerintah berupaya menjaga aktivitas ekonomi sekaligus memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.

Selain mendorong optimalisasi anggaran, pemerintah juga memperkuat transformasi ekonomi dan keuangan digital di tingkat nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam penyelenggaraan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai 180–340 miliar dolar AS pada 2030.

Penguatan ekosistem ekonomi digital diarahkan untuk mendorong inovasi teknologi keuangan sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor digital. Pemerintah juga menilai sinergi antara sektor publik, industri keuangan, dan pelaku teknologi menjadi bagian penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan percepatan realisasi APBN di daerah dan penguatan ekosistem ekonomi keuangan digital, pemerintah berharap aktivitas ekonomi dapat bergerak lebih cepat dan manfaat kebijakan fiskal maupun transformasi digital dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.