hainews.co.id – Ancaman kejahatan terhadap satwa liar dan perdagangan ilegal lintas negara menjadi perhatian dunia. Sebanyak 25 negara berkumpul di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam konferensi internasional Global Wildlife Program (GWP) Annual Conference Indonesia 2026 untuk memperkuat kerja sama perlindungan satwa liar dan konservasi keanekaragaman hayati.

Konferensi yang berlangsung pada 16-20 November 2026 di Hotel Sheraton Senggigi tersebut diikuti lebih dari 100 peserta dan mitra internasional. Berbagai isu strategis dibahas, mulai dari perlindungan satwa liar, pelestarian habitat, hingga penguatan penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal satwa lintas negara.

Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, saat membuka kegiatan pada Selasa (17/11/2026), menegaskan bahwa NTB memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang menjadi aset penting bagi keberlanjutan lingkungan.

NTB diketahui memiliki tiga taman nasional, yakni Gunung Rinjani, Tambora, dan Moyo Satonda. Kawasan tersebut menjadi habitat berbagai satwa endemik dan dilindungi, di antaranya rusa timor, kijang, musang Rinjani, celepuk Rinjani, serta burung madu Lombok. Selain itu, Teluk Saleh di Pulau Sumbawa juga dikenal sebagai salah satu habitat hiu paus.

“NTB bukan sekadar gugusan pulau yang menawan, melainkan juga benteng perlindungan bagi keanekaragaman hayati yang sangat kaya,” ujar Indah.

Meski memiliki kekayaan alam yang melimpah, ia mengakui tantangan konservasi di NTB semakin kompleks. Perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar, penyusutan habitat, hingga konflik antara manusia dan satwa menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan serius dan kolaborasi lintas sektor.

Indah menekankan bahwa perlindungan satwa liar tidak cukup hanya mengandalkan regulasi dan aparat pemerintah. Partisipasi masyarakat lokal, sektor swasta, serta lembaga internasional menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan upaya konservasi.

“Pelestarian satwa liar hanya dapat berhasil apabila masyarakat di sekitarnya merasa memiliki, ikut melindungi dan mendapatkan manfaat kesejahteraan dari terjaganya ekosistem tersebut,” katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menyoroti semakin kompleksnya praktik perdagangan ilegal satwa liar yang kini melibatkan jaringan kriminal terorganisasi lintas negara.

Menurutnya, kejahatan terhadap satwa liar tidak lagi sebatas aktivitas perburuan dan perdagangan oleh pelaku lokal. Praktik tersebut juga berkaitan dengan berbagai tindak pidana lain, seperti korupsi, pemalsuan dokumen, hingga pencucian uang.

“Kejahatan terhadap satwa liar bukan hanya persoalan konservasi, tetapi juga merupakan tantangan dalam penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, perekonomian, dan kerja sama internasional,” jelasnya.

Dwi menjelaskan, Global Wildlife Program menjadi wadah kemitraan internasional untuk memperkuat kebijakan, meningkatkan kapasitas teknis, serta merumuskan berbagai solusi dalam menghadapi ancaman kejahatan terhadap satwa liar.

Indonesia sendiri telah berpartisipasi dalam program tersebut melalui tiga siklus pendanaan Global Environment Facility (GEF), yakni GEF-6, GEF-7, dan GEF-8.

Kepala Perwakilan United Nations Development Programme (UNDP) di Indonesia, Sara Ferrer Olivella, turut menekankan pentingnya pendekatan konservasi yang melibatkan masyarakat secara luas.

Menurutnya, penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan perlindungan habitat, penguatan ekonomi masyarakat lokal, kesetaraan gender, serta keterlibatan sektor swasta.

“Penegakan hukum tetap menjadi elemen yang sangat penting. Namun, penegakan hukum saja tidaklah cukup,” tegas Sara.

Ia juga mendorong peningkatan peran perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan di bidang konservasi. Keterlibatan tersebut dinilai penting untuk memperluas partisipasi berbagai kelompok masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Melalui penyelenggaraan GWP Annual Conference Indonesia 2026, diharapkan lahir kolaborasi konkret antarnegara dalam menekan kejahatan terhadap satwa liar, memperkuat penegakan hukum, serta menjaga keberlanjutan ekosistem dunia.

Bagi NTB, penyelenggaraan konferensi internasional ini juga menjadi momentum strategis untuk memperkuat posisi daerah sebagai kawasan penting dalam pengembangan ekonomi hijau dan pariwisata berkelanjutan.

Dengan mempertemukan 25 negara dan berbagai mitra internasional, forum ini diharapkan tidak hanya menghasilkan kesepakatan, tetapi juga mendorong aksi nyata dalam melindungi kekayaan keanekaragaman hayati untuk generasi mendatang.