BATAM – Kementerian Pertanian tidak main-main untuk menggenjot produktivitas pertanian. SDM Pertanian didorong untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi serta memaksimalkan berbagai program termasuk project. Hal ini menjadi salah satu strategi Kementan.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pertanian saat ini harus memenuhi tantangan.
“Tantangan utama pertanian adalah memenuhi kebutuhan pangan seluruh masyarakat. Untuk mendukung hal itu, semua potensi harus dimaksimalkan, termasuk penggunakan teknologi serta memaksimalkan program-program Kementan,” katanya.
Terpisah Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi, menjelaskan jika hal terpenting yang harus dilakukan saat ini meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM pertanian.
“Mengapa penting? Karena SDM adalah faktor pengungkit utama dalam peningkatan produktivitas. Jika ingin produktivitas meningkat, berarti tingkatkan dahulu kualitas SDM-nya,” tutur Dedi.
Sementara Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Bustanul Arifin Caya, mengatakan Pusat Penyuluhan Pertanian pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian menjalankan amanat untuk mengelola dua proyek PHLN, yaitu SIMURP serta IPDMIP.
Hal itu disampaikan dalam Pertemuan Pemantauan Dan Evaluasi SIMURP Komponen A Dan Bimbingan Teknis Multimedia Dan Media Informasi Bagi Penyuluh Pertanian Di Lokasi IPDMIP Tahun 2022, di Batam,
“Dalam pelaksanaannya, kedua Proyek PHLN ini dikelola secara terintegrasi dengan melibatkan empat kementerian dan lembaga, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” katanya.
Menurutnya, kelompok penerima manfaat keduanya adalah petani di daerah irigasi, namun lokasi sasaran dan fokus kegiatannya berbeda.
“SIMURP dilaksanakan di 10 provinsi meliputi 24 kabupaten dengan fokus kegiatan modernisasi dan rehabilitasi jaringan irigasi yang mendesak atau dinilai penting dan upaya peningkatan produksi, produktivitas, IP dan peningkatan pendapatan (KEP dan KWT) dengan pendekatan teknologi Budidaya Pertanian Cerdas Iklim atau Climate Smart Agriculture (CSA) dalam menghadapi Dampak Perubahan Iklim (DPI),” jelasnya.
Adapun IPDMIP dilaksanakan di 16 provinsi meliputi 72 kabupaten dengan fokus kegiatan pada rehabilitasi jaringan irigasi dan peningkatan kapasitas penyuluh dan petani melalui peningkatan produktivitas dan perbaikan layanan penyuluhan pertanian, perbaikan akses pasar dengan pendekatan rantai nilai, dan peningkatan akses dan layanan keuangan perdesaan.
Dalam pelaksanaan SIMURP, tantangan yang dihadapi adalah peningkatan kapasitas petani dalam menghadapi perubahan iklim melalui penerapan teknologi CSA secara massif dan berkelanjutan untuk mencapai peningkatan produksi, produktivitas dan pendapatan petani.
“Untuk mewujudkannya tentu saja diperlukan sinkronisasi dan integrasi rencana dan kegiatan antar Lembaga terkait. Selain itu, juga diperlukan optimalisasi peran Penyuluh Pertanian dan Komisi Irigasi (KOMIR) dalam mendampingi Poktan, Gapoktan dan P3A atau GP3A pada kegiatan SIMURP,” jelasnya.
“Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu metodologi dalam penyampaian materi penyuluhan, diharapkan pelayanan penyuluhan dapat menjangkau petani penerima manfaat yang lebih luas dan lebih efisien ditinjau dari waktu, tenaga dan biaya,” katanya.
Untuk itu, salah satu upaya yang dinilai perlu dilakukan adalah meningkatkan kemampuan Penyuluh Pertanian dalam membuat video penyuluhan.
Ditambahkan Bustanul, emampuan Penyuluh Pertanian dalam pembuatan video Penyuluhan Pertanian juga dapat membantu tugas pokok penyuluh pertanian dalam menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan serta mengembangkan profesi penyuluh pertanian melalui karya tulis ilmiah yang dapat disebarluaskan melalui media cetak/elektronik sesuai kebutuhan petani.
“Saya berharap melalui pertemuan ini, kegiatan dan keberlanjutan CSA SIMURP dapat di dukung oleh semua pihak, tidak hanya Pusat, namun juga Provinsi dan Kabupaten melalui dukungan anggaran baik APBN dan APBD serta pembinaan tidak hanya dari Pusat namun juga Daerah secara berkelanjutan,” katanya. (NF)
