hainews.co.id – Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat dirancang untuk melengkapi dan memperkuat sistem pendidikan nasional, bukan menggantikan atau menyaingi sekolah negeri.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemensos, Devi Deliani, pada Jumat (25/9/2026), merespons kekhawatiran mengenai potensi tumpang tindih antara Sekolah Rakyat dan sekolah negeri yang telah berjalan.

“Sekolah Rakyat melengkapi sekolah negeri yang terus dibenahi di jalurnya masing-masing, bukan menyaingi atau mengambil alih anggarannya,” kata Devi dalam keterangannya, Jumat.

Menurut Devi, Sekolah Rakyat secara khusus diarahkan untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum mendapatkan akses pendidikan secara optimal. Program tersebut diharapkan menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas kesempatan memperoleh pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

“Negara menargetkan lebih dari 150.000 siswa dapat terlayani pada 2027. Target jangka panjang kita hingga kelak, setiap kabupaten dan kota memiliki gedung permanen berkapasitas lebih dari 2.000 siswa,” ujarnya.

Kemensos menyatakan program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas layanan pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan.

Devi kembali menegaskan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat tidak ditujukan untuk mengambil alih peran maupun anggaran sekolah negeri.

“Sekolah Rakyat adalah janji bahwa tidak ada anak Indonesia yang harus mewarisi kemiskinan orang tuanya hanya karena tidak pernah diberi kesempatan,” tuturnya.

Program tersebut merupakan implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan bagi keluarga kurang mampu.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah menargetkan anak-anak dari keluarga rentan tetap memperoleh kesempatan pendidikan tanpa mengubah keberadaan sistem sekolah negeri yang sudah berjalan.

“Pemerintah optimistis Sekolah Rakyat dapat menjadi jembatan bagi anak-anak Indonesia untuk mendapatkan hak dasar pendidikan tanpa terhalang kondisi ekonomi keluarga,” kata Devi.

Pemerintah telah menetapkan target pengembangan Sekolah Rakyat dalam beberapa tahun mendatang. Pada 2027, lebih dari 150.000 siswa ditargetkan dapat memperoleh layanan melalui program tersebut.

Dalam jangka panjang, pemerintah juga menargetkan setiap kabupaten dan kota memiliki gedung permanen Sekolah Rakyat dengan kapasitas lebih dari 2.000 siswa.

Pengembangan program tersebut turut melibatkan dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya berasal dari sektor perbankan, termasuk BNI, yang memberikan bantuan untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat di sejumlah daerah, termasuk Makassar.

Kemensos berharap kolaborasi pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dapat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu serta memberikan kesempatan yang lebih besar bagi mereka untuk meningkatkan taraf hidup di masa depan.