Dukung Pertanian di Aceh, Kementan Bersinergi Dengan Komisi IV DPR RI

Aceh
Anggota Komisi IV DPR RI, HTA Khalid, didampingi Bupati Aceh Utara, berkunjung ke Kementan RI dan diterima langsung oleh Kepala BPPSDMP, Dedy Nursyamsi, Selasa (31/10/2023). (Sumber: Humas Kementan)

JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman selalu menekankan peran vital penyuluh pertanian dalam mendukung peningkatan produksi komoditas strategis padi, jagung dan kedelai agar kita harus mampu swasembada pangan kembali.

Mengikuti arahan Mentan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian (Kementan) siap mendukung perkembangan pertanian di seluruh Indonesia khususnya wilayah Aceh.

Hal tersebut terungkap pada saat Anggota Komisi IV Daerah Pemilihan Aceh, HTA Khalid, didampingi Bupati Aceh Utara, berkunjung ke BPPSDMP Kementan, Selasa (31/10/2023).

Kunjungan diterima oleh Kepala BPPSDMP, Dedi Nursyamsi, bersama dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Ali Jamil.

Kabadan Dedi Nursyamsi sangat mengapresiasi atas kunjungan tersebut.

Kabadan Dedi juga menyampaikan bahwa perhatian Mentan sangat besar kepada penyuluh, terutama untuk peningkatan skill dan kompetensi penyuluh. Karena hal ini juga dibutuhkan untuk mendukung upaya swasembada.

“Mentan sangat serius menggenjot upaya swasembada pangan, khususnya padi dan jagung. Dan tentunya dibutuhkan sdm-sdm dengan skill yang mumpuni untuk mendukung hal itu”, katanya.

Anggota Komisi IV DPR RI dari daerah pemilihan Aceh, HTA Khalid mengatakan Aceh sangat membutuhkan penambahan formasi penyuluh untuk memastikan jalannya program pemerintah.

“Dukungan penyuluh sangat penting dalam mensukseskan program pemerintah di bidang pertanian”, tuturnya.

Ia juga menyampaikan keadaan lahan di Aceh Utara yang potensial namun terkendala jaringan irigasi. “Mohon kiranya hal ini bisa menjadi perhatian dari Ditjen terkait,” pintanya.

Sementara Penjabat (Pj) Bupati Aceh Utara Mahyuzar menyampaikan kondisi dan potensi pertanian di Aceh Utara.

“Aceh Utara mempunyai luas lahan seluas 38.000 Ha yang sangat potensial untuk menggenjot produksi pangan, dengan dukungan infrastruktur dua waduk besar untuk pengairan. Namun demikian ada wilayah yang terkendala soal pengairan. Oleh sebab itu, kami butuh solusi untuk pengairan lahan,” ujarnya.

Ditjen PSP akan menindaklanjuti kendala irigasi dengan program yang ada di Direktorat Jenderalnya seperti rehab saluran irigasi dan pipanisasi.

“Selama masuk dalam ranah tugas di Kementan, Direktorat Jenderal PSP akan mencarikan solusi terkait kendala di bidang irigasi dan pengairan”, tandas Ali Jamil. (BY/OC/NF)