hainews.co.id – Pemerintah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, menyiapkan pembangunan 120 rumah layak huni bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Program tersebut ditargetkan mulai berjalan pada November 2026 sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan keluarga siswa yang membutuhkan.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan penyediaan hunian layak menjadi bagian dari upaya agar manfaat keberadaan Sekolah Rakyat tidak hanya dirasakan dari sisi pendidikan, tetapi juga berdampak terhadap kondisi sosial dan kesejahteraan keluarga siswa.

Saat ini, sebanyak 15 kepala keluarga orang tua siswa telah mengusulkan perbaikan rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Usulan tersebut telah mendapatkan persetujuan dan akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Pemkab Sumedang berkomitmen menyelesaikan pembangunan dan perbaikan hunian tersebut sehingga keluarga siswa yang menjadi sasaran program dapat segera menempati rumah yang lebih layak.

Di sisi lain, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran secara terbuka bagi masyarakat umum. Calon siswa dijangkau langsung oleh pemerintah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Menurut Gus Ipul, penerimaan siswa diprioritaskan bagi keluarga yang masuk dalam desil 1 dan 2, setelah dilakukan verifikasi untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria penerima manfaat.

“Siapa yang bisa sekolah di sini? Yaitu yang memenuhi kriteria, berada di desil 1, di desil 2, setelah dicek memang sesuai kriteria. Tidak ada istilah titipan,” ujar Gus Ipul saat berada di Sekolah Rakyat Ujungjaya, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (1/10/2026) siang.

Gus Ipul menjelaskan, proses pencarian calon siswa dilakukan melalui penjangkauan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) bersama pendamping sosial. Proses tersebut dilakukan dengan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) serta organisasi perangkat daerah terkait untuk memastikan validitas data calon siswa.

“Jadi tidak ada pembukaan pendaftaran di Sekolah Rakyat. Yang ada adalah penjangkauan,” tutur Gus Ipul.

Ia menegaskan mekanisme tersebut diterapkan untuk menjaga ketepatan sasaran sekaligus memastikan program Sekolah Rakyat benar-benar diperuntukkan bagi keluarga yang memenuhi kriteria.

“Semua yang bisa sekolah di sini wajib diusulkan oleh Bapak Bupati. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sudah berada di sini, itu tentu sudah persetujuan Pak Bupati,” kata Gus Ipul.

Dengan adanya dukungan berupa pendidikan dan penyediaan hunian layak, pemerintah berharap kehadiran Sekolah Rakyat dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi keluarga prasejahtera, sekaligus membantu meningkatkan kualitas hidup para siswa dan keluarganya.