hainews.co.id – Menteri Perdagangan RI Budi Santoso mendorong terciptanya sistem perdagangan global yang lebih adil, inklusif, dan transparan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dorongan tersebut disampaikan dalam pertemuan BRICS Trade Ministers’ Meeting (TMM) di Jaipur, India, Jumat (7/8/2026).

Dalam forum tersebut, Budi menegaskan bahwa kepastian hukum dalam perdagangan menjadi fondasi penting bagi UMKM, khususnya di negara berkembang, untuk memperluas pasar hingga ke tingkat internasional.

Menurut Budi, UMKM merupakan salah satu pilar utama perekonomian negara berkembang. Namun, pelaku usaha kecil masih menghadapi berbagai hambatan struktural, terutama keterbatasan akses terhadap pembiayaan perdagangan dan tingginya kompleksitas dalam menjalankan transaksi lintas negara.

Indonesia, kata dia, memandang penguatan sistem perdagangan berbasis aturan (rules-based trading system) sebagai salah satu agenda penting untuk memastikan UMKM dapat bersaing secara sehat dalam rantai pasok global.

“Tanpa sistem perdagangan yang memberikan kepastian, inklusivitas, dan transparansi, UMKM akan menghadapi kesulitan untuk berkembang dan menembus pasar internasional,” demikian poin yang ditekankan Budi dalam pertemuan tersebut.

Dorong Akses Pembiayaan UMKM

Salah satu fokus pembahasan dalam pertemuan BRICS adalah upaya mendorong internasionalisasi UMKM melalui peningkatan akses terhadap pembiayaan perdagangan.

Sejumlah mekanisme dibahas untuk mengatasi kendala pembiayaan yang selama ini menjadi salah satu tantangan utama pelaku usaha kecil. Salah satunya adalah invoice discounting, yakni mekanisme pembiayaan dengan menggunakan tagihan usaha sebagai dasar memperoleh pendanaan.

Pembahasan tersebut turut dituangkan dalam Jaipur Consensus, yang antara lain mencakup prinsip-prinsip panduan dalam penilaian kredit serta mekanisme invoice discounting.

Langkah tersebut diharapkan dapat membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi UMKM sehingga mereka memiliki kapasitas untuk meningkatkan produksi, memenuhi permintaan pasar, dan masuk ke rantai perdagangan global.

Perkuat Rantai Nilai Global

Selain pembiayaan, para menteri perdagangan BRICS juga membahas penguatan rantai nilai global agar lebih efisien dan tangguh.

Indonesia menilai peningkatan konektivitas dan digitalisasi dokumen perdagangan dapat menjadi instrumen penting untuk menekan biaya transaksi sekaligus mempercepat proses perdagangan lintas negara.

Digitalisasi dokumen dinilai dapat membantu UMKM mengurangi beban administratif dan meningkatkan efisiensi ketika melakukan kegiatan ekspor maupun impor.

Dalam forum tersebut, Indonesia juga menyatakan dukungannya terhadap berbagai inisiatif BRICS yang menempatkan pembangunan sebagai salah satu fokus utama dalam sistem perdagangan multilateral.

Komitmen tersebut mencakup dorongan terhadap perlakuan khusus bagi negara berkembang serta pemulihan sistem penyelesaian sengketa dua tingkat. Dengan aturan yang lebih jelas dan dapat diprediksi, pelaku UMKM diharapkan memiliki kepastian sekaligus posisi tawar yang lebih kuat dalam perdagangan internasional.

Mayoritas Substansi Disepakati

Meskipun para menteri perdagangan BRICS belum mencapai kesepakatan atas pernyataan bersama, mayoritas substansi yang dibahas dalam pertemuan tersebut telah disetujui.

Kesamaan pandangan itu menunjukkan adanya komitmen negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat sistem perdagangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Bagi Indonesia, penguatan sistem perdagangan berbasis aturan, peningkatan akses pembiayaan, digitalisasi perdagangan, serta penguatan rantai nilai global menjadi langkah strategis agar UMKM tidak hanya menjadi pelaku ekonomi domestik, tetapi juga mampu mengambil peran lebih besar dalam perdagangan internasional.